Mahfud Md di Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta, Senin (1/4). Foto: Ristu Hanafi/detikcomYogyakarta -Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud Md, memahami pernyataan Amien Rais terkait people power mengingatkan potensi kecurangan sebelum Pemilu berlangsung. Dia juga meminta KPU responsif terhadap pihak-pihak yang khawatir ada kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu.
"KPU harus responsif terhadap kekhawatiran orang," kata Mahfud ketika ditemui wartawan di Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta, Senin (1/4/2019).
"Jangan hingga orang beranggapan ini hanya siap-siap untuk melaksanakan penolakan, nanti kalau ternyata kalah, misalnya. Orang kini kan sudah mulai begitu, di medsos ya," jelasnya.
Tapi, Mahfud mengingatkan bahwa ada MK sebagai instrumen aturan untuk menuntaskan sengketa Pemilu.
"Ditanggapi sebagai perilaku dari orang yang sedang melaksanakan pertarungan politik, kekhawatiran (ada kecurangan). Tapi berdasarkan saya itu agak berlebihan, lantaran aliran menyerupai itu berangkat dari kecurigaan saja, bahwa (kecurigaan) KPU akan curang," kata Mahfud.
Menurut Mahfud, instrumen-instrumen aturan dan kelembagaan yang tersedia di dalam banyak sekali peraturan perundangan, maka hampir mustahil untuk Pemilu ketika ini KPU berbuat curang. Mahfud menyebut yang berpotensi melaksanakan kecurangan justru para kontestan.
"Biasanya yang curang itu kan, kalau dalam pengalaman saya sebagai hakim MK, yang curang itu pesertanya di tingkat bawah, dan itu silang sebenarnya. (Misal) ada yang curang di Kudus, satunya di Surabaya, satunya di Manado. Kecurangan silang biasanya dilakukan oleh kontestan-kontestan untuk perubahan suara, dan itu tidak signifikan," paparnya.
Mahfud juga menyinggung pernyataan Amien bahwa ada gendruwo di Hotel Borobudur. Istilah gendruwo itu, berdasarkan Mahfid, maksudnya ialah kekhawatiran dilakukan kecurangan-kecurangan penghitungan gelap.
Meskipun kekhawatiran itu kurang fundamental lantaran semenjak 2014 KPU tidak lagi menghitung bunyi di Borobudur, namun Mahfud menyebut peringatan Amien Rais tersebut sebagai hal yang patut diapresiasi.
"Jadi Pak Amien sudah memberikan kini itu yang betul juga, meskipun itu tidak benar soal Borobudur dan sebagainya. Tapi itu benar juga (kekhawatiran disampaikan sebelum pemungutan suara), biar KPU profesional dan berhati-hati," terangnya.
Mahfud pun berharap tetap ada upaya antisipasi terhadap segala kemungkinan. Agar apa yang disebut gerakan rakyat atau bahaya people power Amien Rais itu tidak benar-benar terjadi.
"Jadi KPU harus menjelaskan seluruh prosesnya, dan terbuka, dan tetap mengikuti cara perhitungan manual. Manual itu artinya perhitungan tidak menggunakan komputer, tetapi menyerupai yang selama ini dilakukan, melalui gosip kegiatan dan ditandatangani oleh semua kontestan, itu lebih aman," jelasnya.
"Sekarang ada isu katanya sanggup disedot suaranya lewat kegiatan komputer, selama ini pun tidak pernah dihitung lewat komputer, komputer itu hanya informasi. Sedangkan yang asli, penetapannya itu melalui pertemuan lengkap, kemudian dihitung bersama dan ditandatangani bersama, yang keberatan sanggup mengajukan di situ, yang tidak terima misal keberatannya ditolak, sanggup ke MK. Makara sudah ada instrumen aturan dan kelembagaan untuk menghindari kekerasan-kekerasan politik," lanjutnya.
Selain itu, Mahfud juga meminta biar para penerima Pemilu bersikap sportif ketika mendapatkan hasil selesai nanti.
"Siap mendapatkan kemenangan dan kekalahan, tidak usah pakai ancam mengancam. Karena ini negara kita juga, jangan hingga kita semuanya menyesal kalau sudah terjadi sesuatu yang tak sanggup dikendalikan. Oleh alasannya ialah itu yang penting antisipasi dari semua pihak," imbuhnya.
Mahfud kembali memberikan harapannya biar KPU melaksanakan Pemilu dengan tegar dan profesional serta tidak takut terhadap banyak sekali ancaman.
"Karena semakin beliau takut semakin tidak profesional. Makara profesional saja nanti rakyat akan bahu-membahu mendukungnya asalkan memang betul-betul profesional," pungkasnya.
Sumber detik.com
EmoticonEmoticon