MK Bersiap Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2019. Foto: Grandyos ZafnaYogyakarta -Sejumlah pihak mengimbau tidak ada pengerahan massa ketika berlangsungnya sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang direncanakan mulai digelar hari ini. Berbagai upaya dilakukan, mirip menggelar nonton bareng, undangan menonton lewat TV, hingga dorongan supaya kedua kubu rekonsiliasi atau islah.
Salah satunya Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengimbau warganya tidak perlu ke Jakarta untuk mengawal sidang somasi hasil Pilpres 2019 di MK.
"Nggak usah (ke Jakarta), tunggu saja, nonton TV wae," kata Ganjar di kantornya, Jalan Pahlawan Semarang, Kamis (13/6/2019).
Ganjar menyebut pihak penggugat yaitu Capres Prabowo Subianto sudah mengutarakan hal baik dengan akan mengikuti proses aturan dan ikuti jalur konstitusi. Hal itu tentu akan diikuti pendukungnya.
"Sudahlah, kita tunggu saja akhirnya nanti. Pak Prabowo sudah komentar bagus, pihaknya akan mengikuti jalur konstitusi dan proses aturan dengan baik. Kalau sudah para pemimpin mereka yang bersengketa mirip itu, followernya ikuti," jelasnya.
Sebelumnya Kapolda Jawa tengah Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel, menyerukan tagar #kamimenolakkerusuhan menjelang sidang MK. Ganjar pun berharap adanya tagar semacam itu sanggup menjaga situasi kondusif.
"Semoga tidak (ada kerusuhan), makanya kami kini mendorong hal itu dengan meluncurkan hastag #kamitidakmaurusuh, dengan satu impian semua berjalan aman," tandasnya.
Polda DIY juga melaksanakan langkah-langkah antisipasi kalau ada pengerahan massa dari Yogyakarta ke Jakarta.
"Kita sudah mengimbau dari sekarang, tidak ada indikasi untuk arah ke sana dari Yogyakarta," kata Kapolda DIY, Irjen Pol Ahmad Dofiri kepada wartawan di Mapolda DIY, Kamis (13/6/2019).
Baca juga: Sultan HB X Ajak Jokowi-Prabowo Islah |
Diungkapkannya, ada planning akan digelar nonton bareng atau video conference sidang sengketa Pilpres. Lokasi yang dipilih ialah kompleks Universitas Gadjah Mada (UGM). Pihaknya pun terus berkoordinasi dengan UGM untuk pengamanan.
"Direncanakan ada tempat yang akan digunakan untuk video conference, direncanakan kemarin di UGM. Kita koordinasi dengan pihak UGM kalau jadi dilaksanakan, prinsipnya kita akan siap mengamankan," jelasnya.
Sedangkan untuk jumlah personel pengamanan nantinya menyesuaikan kondisi di lapangan. Dofiri menyebut potensi kerawanan kalau ada pihak yang merasa tidak puas dengan hasil sidang MK.
"Potensi kerawanan pengerahan massa, tapi sudah ada imbauan tidak pengerahan massa. Yogya ketika demo 21-22 Mei kondusif, tidak terlalu signifikan yang tiba (ke Jakarta), hanya beberapa saja," imbuhnya.
Di kesempatan yang sama, Danrem 027 Pamungkas Yogyakarta, Brigjen Tentara Nasional Indonesia Muhammad Zamroni menegaskan jajarannya siap membantu kepolisian untuk menjaga situasi kamtibmas.
"Tetap, kita tetap back up, insyaallah Yogya tetap kondusif. TNI-Polri akan terus bersinergi," tandasnya.
Diwawancara terpisah, Kabag Humas dan Protokol UGM, Iva Aryani membenarkan planning nobar tersebut. Awalnya direncanakan program tersebut akan diadakan di kampus Fakultas Hukum UGM.
"Karena memang civitas akademika Fakultas Hukum selalu melihat dan mencermati bersama jalannya sidang-sidang di MK untuk alasan pembelajaran akademis," terperinci Iva kepada detikcom.
Namun, Iva melanjutkan, ketika ini ruangan di kampus Fakultas Hukum sedang direnovasi. "Jadi belum sanggup dipastikan akan diselenggarakan di mana," imbuhnya.
Sementara itu, momen Indul Fitri hendaknya sanggup digunakan kedua kubu pendukung paslon 01 dan 01 melaksanakan islah. Itu perlu dilakukan untuk membuat suasana yang aman di daerah-daerah pasca penetapkan hasil Pemilu 2019 oleh KPU.
Hal itu diungkapkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang juga raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrta ketika program silaturahmi dan syawalan Gubernur DIY Tahun 1440 H/2019 M, di Pendopo Parasamya, Kabupaten Bantul, Kamis (13/6/2019).
Sultan menyebut situasi politik ketika ini hampir sama dengan situasi politik tahun 1948. Di mana ketika itu terjadi ukiran politik yang mengancam disintegrasi bangsa.
Sultan menuturkan menghadapi situasi ketika itu, Presiden Soekarno menginisiasi program halal bihalal atas saran Tokoh Nahdatul Ulama (NU), KH. Abdul Wahab Hasbullah. Saat itu, di mata KH Wahab, permintaan Bung Karno untuk meredam ukiran politik bukanlah hal sulit alasannya ialah bertepatan bulan suci ramadhan dan menjelang idul fitri.
Terlebih, berdasarkan KH Wahab, pada momen tersebut setiap muslim disunahkan untuk bersilaturahim dan saling memaafkan. Bung Karno pun menyetujuinya, namun ia meminta kepada KH Wahab untuk mengganti istilah sitalurahmi supaya lebih keren dan menarik minat.
"Secara kreatif Kyai (Wahab) menyampaikan bahwa para elit politik tidak mau bersatu, saling menyalahkan, dan itu diharamkan dalam Islam, sehingga harus dihalalkan dengan saling memaafkan. Sehingga silaturahim nanti diistilahkan sebagai halal bihalal," ungkap Sultan.
Dari sejarahnya lanjut Ngarso Dalem, kata halal bihalal sendiri lahir dari kultur masyarakat Indonesia, dan tidak ada dalam kosa kata Arab. Bahkan, bangsa Arab pun kalau membacanya tidak akan mengerti maksud dari halal bihalal, meski berakar kata arab.
"Bukankah situasi tahun 1948 itu ada koherensinya dengan insiden di tahun 2019 ini. Ketika kita seakan terbelah menjadi 2 golongan bangsa, konsekuensinya diperluken upaya membangun islah," kata Ngarso Dalem.
"Dalam kajian aturan Islam, islah ialah memperbaiki, mendamaikan, mengembalikan harmonisan kehidupan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Adapun berdasarkan istilah, kalau dalam satu golongan ada terjadi perbedaan, perlu ada pihak ketiga yang menengahi dan mengislahkannya," lanjut Sultan.
"Nilai-nilai yang diajarkan bagi kaum muslim itu seharusnya terwujud tidak hanya ketika mendamaikan (dalam) syariat agama pada momen halal bihalal, tapi kita hayati dan ditunaikan menjadi sikap sehari-hari," ucapnya.
Kembali pada situasi politik ketika ini, Ngarso Dalem menyebut daerah-daerah harus mengambil langkah untuk menyikapinya, atau setidaknya telah mempunyai bekal untuk mengambil sikap. Hal itu semata-mata untuk membuat suasana yang aman di daerah-daerah pasca penetapkan hasil Pemilu 2019 oleh KPU.
Menurut Sultan, pepatah Jawa yakni 'ngeli tanpo keli' atau dalam bahasa Indonesia mempunyai arti menghanyut tapi tak ikut terhanyut sangat sempurna untuk menyikapi situasi politik ketika ini. Sultan mengibaratkan, kalau banyak pohon ditebang di hulu untuk kepentingan segelintir orang, janganlah yang di hilir hingga mendapatkan limbah yang dibawa air sehingga menjadi musibah.
"Jika di kalangan atas politik berbuat, janganlah yang dibawah memakan tragedi. Artinya, kita yang berada di daerah, baik bagi yang bersimpati kepada 01 maupun 02, keduanya amat terbuka untuk gotong royong memasuki gerbang islah kultural," ucapnya.
"Dalam hal ini, siapapun, termasuk Forkompinda sanggup berinisiatif dan berperan menjadi jembatan islah kebangsaan," pungkas Sultan.
Tonton video Seberapa Optimistis Sandi Kecurangan Pilpres Terbukti di Sidang MK?:
Sumber detik.com
EmoticonEmoticon