Raja Juli Antoni (kanan) (Grandyos Zafna/detikcom) Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menjawab pernyataan Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW), soal rezim korup. BW disebut sangat politis dan membawa konspirasi dikala tiba ke Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan somasi Prabowo-Sandi.
"Narasi BW kemarin malam di MK terlihat sangat politis. Bahasanya meliuk-liuk dan bersayap tidak mencerminkan bahasa aturan seorang pengacara yang siap bersidang di MK dengan membawa bukti hukum, bukan retorika kosong," ujar Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Raja Juli Antoni, kepada wartawan, Sabtu (25/5/2019).
Pria yang bersahabat disapa Toni ini juga menyoroti pernyataan BW bahwa pihaknya dihalang-halangi dikala hendak tiba ke MK semalam. Padahal jalan di kawasan Jakarta Pusat memang banyak yang ditutup menyusul agresi para pendukung Prabowo-Sandi yang berujung anarkistis pada 21-22 Mei lalu.
"Dari semenjak awal tiba ke MK, BW sudah membawa konspirasi bahwa mereka dihalang-halangi. Siapa yang menghalang-halangi? Sejak tanggal 21-22 banyak jalan di Jakarta Pusat yang ditutup alasannya yaitu kericuhan yang diprovokasi Pak Prabowo dkk," kata Toni.
Dia meminta kubu 02 fokus pada bukti somasi hukum. Dalam somasi ke MK, tim aturan Prabowo-Sandiaga hanya membawa 51 bukti adanya kecurangan di Pilpres 2019.
"Jadi jangan banyak sandiwara. Bawa saja bukti aturan yang cukup. Berdebat aturan di persidangan. Retorika politis tidak laris di MK," sebut Toni.
 Bambang Widjojanto (Marlinda Octavia/detikcom) |
Sekjen PSI ini juga membantah narasi BW soal MK. Toni pun menyebut tuduhan BW terhadap rezim korup hanya untuk menutupi ketidaksiapan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga pada gugatannya ke MK.
"MK yaitu institusi independen dan terhormat. Tidak ada yang dapat mengintervensi, termasuk pemerintah. Mengatakan MK bab dari pemerintahan yaitu sebuah retorika politik yang tidak berguna," tegasnya.
"Mungkin retorika diharapkan BW untuk menutupi ketidaksiapan BPN menandakan tuduhan provokatif mereka selama ini bahwa terjadi kecurangan yang bersifat TSM (terstruktur, sistematis, masif) dan brutal," sambung Toni.
Sebelumnya diberitakan, BW berharap berharap somasi pihaknya diproses meski hanya membawa 51 bukti. Ia juga menuding pemerintah rezim korup, dan berharap MK tidak menjadi bab di dalamnya.
"Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi dapat menempatkan dirinya menjadi bab penting, di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi tabiat dari kekuasaan, dan bukan justru menjadi bab dari satu perilaku rezim yang korup," kata BW di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/5).
Pihak Prabowo-Sandi menggugat hasil Pilpres 2019 alasannya yaitu menilai ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. BW kembali menciptakan narasi soal MK.
"Mahkamah Konstitusi akan diuji apakah ia pantas menjadi satu mahkamah yang akan menorehkan legacy dan membangun peradaban kedaulatan rakyat untuk masa yang akan datang," sebut mantan pimpinan KPK itu.
BPN Ajukan 51 Bukti ke MK, Termasuk Laporan yang Ditolak Bawaslu:
Sumber detik.com
EmoticonEmoticon