Foto: istimewaYogyakarta -Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Daerah spesial Yogyakarta (DIY) angkat bicara terkait pedoman haram golput dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Perihal pedoman ini Muhammadiyah DIY menentukan berhati-hati.
"Kalau ihwal pandangan aturan (golput) kami tidak berani (memutuskan) sendiri ya. Nanti aku tanyakan ke bapak-bapak PWM yang memahami ihwal fikih," ujar Ketum PWM DIY, Gita Danu Pranata dikala dihubungi detikcom, Selasa (26/3/2019).
"Tapi jika dari Muhammadiyah menyarankan untuk mohon tidak golput itu terang memang disarankan, dianjurkan. Tapi jika hingga ke haram itu kita belum berani memperlihatkan opini," sambungnya.
Baca juga: MUI: Golput Hukumnya Haram! |
Gita menerangkan, Perserikatan Muhammadiyah selama ini mengimbau warganya untuk menyalurkan hak suaranya di bilik TPS pada 17 April besok. Ada sejumlah alasan yang mendasari saran Muhammadiyah ini.
"Memang kita sarankan (warga Muhammadiyah) ikut proses politik sebagai bab dari warga negara Republik Indonesia," tuturnya. "(Karena golput berarti) tidak ikut prosedur demokrasi yang ada di negara kita ini," lanjutnya.
Baca juga: Jadi Golput, Perlukah? |
Meski menganjurkan warganya tetap mencoblos, Gita menegaskan Muhammadiyah tetap netral di pemilu 2019. Perserikatan Muhammadiyah membebaskan warganya untuk menentukan calon pemimpin yang dikehendakinya.
"Secara organisasi (Muhammadiyah) itu menyerahkan masing-masing warga untuk menentukan hak pilihnya sendiri," pungkas Gita.
Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di detik.com/pemilu
Sumber detik.com
EmoticonEmoticon