Foto: DPRPurbalingga -Ketua dewan perwakilan rakyat RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebut pemerintah dan dewan perwakilan rakyat RI setuju menuntaskan permasalahan tenaga honorer secara bertahap. Salah satunya dengan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2018 dengan deretan keseluruhan sekitar 238 ribu orang.
"Dari total deretan CPNS, sekitar 112 ribu orang akan dialokasikan untuk tenaga guru, termasuk guru honorer dan guru agama yang belum diangkat," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Senin (19/11/2018).
"Selain tenaga guru, pemerintah juga mengalokasikan penerimaan CPNS tenaga kesehatan sekitar 60 ribu orang, mencakup tenaga dokter, bidan, perawat, dan apoteker yang belum diangkat menjadi PNS. Formasi penerimaan CPNS ini, baik tenaga honorer maupun yang gres lulus, tetap melalui proses tes yang diselenggarakan pemerintah," jelasnya.
"Sedangkan pegawai honorer yang ikut seleksi CPNS tapi dinyatakan tidak lulus, akan dikembalikan kepada pemerintah kawasan ataupun kementerian/lembaga yang mempekerjakan pegawai honorer tersebut sebelumnya. Gaji yang diberikan tidak di bawah UMR. Dengan demikian kesejahteraan dan kepastian pekerjaan mereka tetap terjamin," urainya.
Lebih jauh dirinya menerangkan, dalam menyambut 2019 pemerintah dan dewan perwakilan rakyat RI sudah menyepakati banyak sekali perkiraan makro dalam APBN 2019. Antara lain, angka pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,3 persen, laju inflasi 3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp 15 ribu per USD, harga minyak mentah 70 dolar per barel, lifting minyak 775 ribu barel per hari dan lifting gas setara 1.250.000 barel per hari.
"DPR RI akan pastikan semoga APBN direalisasikan dalam rangka pemerataan pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui pembangunan manusia, pengurangan kesenjangan antar wilayah, peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja serta pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air," imbuhnya.
Dalam APBN 2019, dirinya pun menyatakan dukungannya terhadap peningkatan anggaran dana desa. Pada 2015 dana desa sebesar Rp 20 triliun, 2016 meningkat menjadi Rp 47 triliun, dan pada 2017 dan 2018 sebesar Rp 60 triliun. Selanjutnya APBN 2019 dialokasikan Rp 73 triliun.
"Besarnya dana yang didapat setiap desa yang sanggup mencapai Rp 800 juta, harus dipakai untuk pembangunan desa. Pengerjaan pembangunannnya tak boleh memakai kontraktor, namun harus padat karya. 30 persen dari nilai proyek harus dipakai untuk membayar upah masyarakat yang bekerja. Dengan demikian geliat ekonomi di desa akan tumbuh, jiwa bantu-membantu juga akan berkembang," tegasnya.
Tak hanya itu, pada 2019 akan ada terobosan gres yang mana kelurahan juga mendapatkan derma dana. Dana tersebut akan difokuskan untuk peningkatan pelayanan dan infrastruktur, sehingga masyarakat di setiap kelurahan sanggup terlayani dengan baik dan sanggup menikmati hasil pembangunan.
"Total alokasi dana kelurahan mencapai Rp 3 triliun yang akan dibagikan kepada 8.122 kelurahan di Indonesia. Saya minta masyarakat pro aktif mengawasi kucuran dana tersebut. Partisipasi masyarakat akan meminimalisir penyalahgunaan dana desa ataupun dana kelurahan dari oknum-oknum tidak bertanggungjawab," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, dirinya juga meresmikan Rumah Aspirasi Bambang Soesatyo. Selain itu, Bamsoet juga menyempatkan diri meminta doa restu semoga pembangunan Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA) yang sedang dilakukannya sanggup simpulan sempurna waktu. Sehingga, tahun depan sudah mulai sanggup mendapatkan mahasiswa dan melaksanakan acara perkuliahan.
"Pendirian UNPERBA sebagai ikhtiar saya ikut serta dalam pembangunan insan Indonesia yang unggul. Tak hanya cerdas secara pemikiran, namun juga punya kearifan lokal yang membudaya. Dengan biaya perkuliahan yang terjangkau, warga Purbalingga dan sekitarnya sanggup memanfaatkan keberadaan UNPERBA untuk mencari ilmu pengetahuan. Nanti juga akan disiapkan banyak sekali proposal beasiswa," pungkas Bamsoet.
Sumber detik.com
EmoticonEmoticon