Resmi Jadi Kanwil Iv, Kpd Kppu Surabaya Tancap Gas Selesaikan 6 Laporan

Foto: Istimewa
Surabaya -Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Surabaya sekarang resmi menjadi Kantor Wilayah (Kanwil) IV KPPU. Perubahan nama tersebut juga akan memperluas wilayah kerja yang mencakup wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah spesial Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hadir dalam kesempatan perubahan nama Kanwil IV KPPU yakni 6 komisioner KPPU RI diantaranya Kurnia Toha, Ukay Karyadi, Chandra Setiawan, Kodrat Wibowo, Afif Hasbullah dan Harry Agustanto serta Sekretaris Jenderal KPPU, Charles Pandji Dewanto.

Salah satu Komisioner KPPU Kurnia Toha menyampaikan pertimbangan perubahan Kantor Perwakilan Daerah menjadi Kantor Wilayah dilakukan untuk mengantisipasi dinamika perjuangan yang terus berkembang secara cepat baik di level nasional maupun daerah.

Baca juga: Kasus Tender Jalan di Kediri, KPPU Periksa 6 Saksi dari PT Kediri Putra

"Persaingan yang sehat akan melahirkan pelaku perjuangan yang unggul. Sedangkan positioning KPPU terkait harga tiket pesawat, KPPU mendukung penurunan tarif batas atas yang ditetapkan Menteri Perhubungan. Dengan penurunan harga tiket ini diperlukan sanggup memperlihatkan insentif bagi konsumen maupun perekonomian," kata Komisioner KPPU, Kurnia Toha dalam siaran pers yang diterima detikcom, Jumat (17/5/2019).

Sementara itu, Ketua Kepala Kanwil IV KPPU, Dendy Rakhmat Sutrisno mengungkapkan sehabis perubahan nama, pihaknya akan eksklusif tancap gas. Karena ketika ini telah telah mendapatkan 6 laporan dengan 3 laporan baru, laporan naik ke tahap penyelidikan dan 2 laporan tidak boleh alasannya tidak lengkap.

"Kemudian terdapat 5 masalah yang sedang berjalan di Kanwil IV KPPU, yaitu pertama, dugaan kartel harga Freight Container (Uang Tambang) Oleh Perusahaan Pelayaran Pada Rute Surabaya-Ambon, kedua dugaan kartel garam industri Aneka Pangan, ketiga dugaan praktik monopoli pelayanan jasa bongkar muat peti kemas pada terminal serbaguna/ Konvensional/ Umum atau Multipurpose Pelabuhan L. Say, Maumere-NTT," jelas Dendy.

"Dua lainnya yakni dugaan persekongkolan tender pekerjaan pembangunan jalan dan peningkatan jalan oleh Dinas PU dan Penataan Ruang Tahun 2017 di Kabupaten Kediri-Jawa Timur, dan terakhir dugaan persekongkolan tender pekerjaan pemeliharaan terencana jalan oleh Dinas PU dan Penataan Ruang Tahun 2017 di Kabupaten Kediri, Jawa Timur," lanjutnya.

Baca juga: KPPU Periksa Pelindo III Soal Wajib Stack di Pelabuhan L. Say Maumere

Sedangkan langkah yang telah ditempuh selama bulan Ramadhan, Imbuh Dendy, pihaknya telah banyak berperan aktif membantu Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengendalikan harga materi pangan. Peran itu yakni dengan berainergi dengan Satgas Pangan bersama Polda Jawa Timur, Disperindag, serta menjadi anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur.

"Salah satu konsep yang ditawarkan ialah mendorong pasar tradisional menjadi garda depan dalam upaya tak terpisahkan menjaga stabilisasi harga materi pangan yaitu dengan menghadirkan adanya jaminan pasokan di pasar tradisional melalui direct linkage dengan on farm atau sumber-sumber produksi materi pangan sebagaimana yang dilakukan pada retail modern," tandas Dendy.

Sumber detik.com