Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Prof Sofian Effendi (Foto: Grandyos Zafna)Jakarta -
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Prof Sofian Effendi mengatakan, PBB memuji proses seleksi penerimaan ASN di Indonesia ketika ini sudah transparan dan minim suap. Namun hal itu rupanya gres terjadi di tingkat pusat, sedangkan di level tempat gres sekitar 10 persennya yang bebas dari KKN termasuk di Pemprov DKI.
"Kami tahu, jual beli jabatan di DKI itu marak juga. Tarifnya untuk menjadi kepala-kepala dinas di DKI itu akan menciptakan saudara terkejut," kata Sofyan kepada detikcom.
Tapi sejauh ini Guru Besar Ilmu Administrasi Negara UGM itu mengaku tak punya bukti otentik, alasannya yaitu pelaporan jual beli jabatan di DKI lebih sepi ketimbang dari provinsi-provinsi lain. Ke depan, ia mengungkapkan perlunya bekerja sama dengan KPK untuk sanggup mengungkapkan info ini dengan gamblang.
Berkaca dari perkara penangkapan Bupati Klaten Sri Hartini oleh KPK pada selesai 2016, yang bila ditotal nilai jual beli jabatan di sana sanggup mencapai ratusan miliar maka secara nasional nilai akumulatifnya sekitar RP 60 triliun. Di level tempat posisi atau jabatan yang biasa dikenakan tarif mulai kepala dinas, camat bahkan sampai lurah dan kepala sekolah. Praktik ini sanggup terjadi karena ada kepentingan politik, birokrasi, dan juga para pemilik modal.
Tapi Sofian mengakui ada pengecualian untuk daerah-daerah tertentu yang dipimpin oleh figur-figur popular menyerupai Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi dan Tri Rismaharini (Surabaya), dan Haryadi Suyuti (Yogyakarta).
"Tapi figur-figur kepala tempat yang baik menyerupai itu itu kan cuma sekitar 10 persen," ujar Sofian.
Unsur uang dalam pengisian jabatan di banyak tempat juga terjadi alasannya yaitu lazimnya seseorang enggan untuk bertugas di luar Jawa yang jauh dari keluarga. Sofian mencontohkan perkara yang kerap didengarnya yaitu dalam penempatan guru atau tenaga kesehatan. Misalnya saja ada seorang dokter yang gres lulus atau gres menuntaskan kegiatan seorang hebat dengan biaya tidak murah.
"Tentu akan menentukan tetap di Jawa yang jumlah penduduknya sangat padat. Ini menyangkut pangsa pasar dan biar biaya kulia yang dikeluarkan sanggup cepat kembali," kata mantan Kepala Badan Kepegawaian Negara itu.
Lantas apa saja rekomendasi Komisi ASN biar birokrasi di Indonesia tak direcoki para pemilik modal dan para politikus nakal?
Saksikan Blak blakan Ketua Komisi ASN Prof Sofian EFfendi, "Birokrasi, Politik dan Pemilik Modal", Rabu (3/4/) di sini.
 |
Sumber detik.com
EmoticonEmoticon