Penyelenggaraan Angkutan Bahari Perintis Harus Dilakukan Sinergis

Foto: Dok Kemenhub
Jakarta -Penyelenggaraan angkutan bahari perintis dan tol bahari diharapkan menjadi lebih baik lagi di tahun 2019. Salah satunya yaitu kerja sama dan kreativitas pemerintah tempat dituntut lebih proaktif.

"Kerja sama dan kreativitas Pemerintah Daerah (Pemda) mutlak diharapkan dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan kapal perintis dan kapal tol bahari untuk mengangkut muatan hasil komoditi wilayahnya semoga muatan baliknya terisi optimal," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, R. Agus H. Purnomo, Minggu (24/3/2019).

Agus mengungkapkan hal itu usai Rakornas Perintis dan Tol Laut 2019 yang dihadiri oleh stakeholder dan perwakilan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan juga Pemerintah Daerah yang telah resmi ditutup Sabtu (23/3), di Yogyakarta. Rakornis tersebut ditutup oleh Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi, Wihana Kirana Jaya.

Baca juga: Ada Tol Laut, Ongkos Kirim dari Muna ke Makassar Turun Makara Rp 6 Juta

Menurut Agus, penyelenggaraan angkutan bahari perintis dan tol bahari harus dilakukan terpadu, sinergitas dan kerja sama antar sentra dan tempat juga harus jalan semoga kesudahannya sanggup maksimal dan masyarakat sanggup mencicipi manfaat keberadaan angkutan bahari perintis dan tol laut.

"Baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah ada tugasnya masing-masing. Sinergi dan kerja sama sentra dan tempat menjadi penting dikala sasaran yang ingin dicapai diharapkan kerjasama yang baik semoga kesudahannya sanggup dinikmati masyarakat," tutur Agus.

Agus berharap semoga sesudah rapat koordinasi ini, kedepan penyelenggaraan angkutan bahari perintis dan tol bahari akan semakin baik yang tentunya penggunaan teknologi informasi untuk konsolidasi kargo juga harus dimanfaatkan sehingga tiap tahun muatannya sanggup terus meningkat," kata Agus.

Pada kesempatan tersebut, dalam Rakornas Perintis dan Tol Laut 2019 juga diberikan penghargaan Tol Laut Award kepada Kepala tempat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut yang berhasil meraih 3 (tiga) besar jumlah troughput kontainer terbanyak di tahun 2018.

Adapun pelabuhan yang mendapatkan penghargaan Tol Laut Award dengan troughput kontainer terbanyak di tahun 2018 tersebut yaitu Pelabuhan Tahuna sebanyak 959 TEUs Container, Pelabuhan Morotai 746 TEUs Container dan Pelabuhan Dobo 600 TEUs Container.

"Penghargaan ini diberikan untuk menawarkan motivasi dan edukasi kepada publik bahwa jikalau Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sanggup berafiliasi dengan baik dalam menghadapi tantangan bidang pengangkutan logistik melalui Tol Laut maka semua kendala dan problem secara sedikit demi sedikit akan sanggup diselesaikan dengan baik," ujar Agus.

Sementara itu, dalam obrolan strategis yang mengambil tema sinergi Antar Moda perintis untuk distribusi logistik End to End tersebut pribadi dipandu oleh moderator Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko.

Adapun Prof. Dr. Senator selaku akademisi yang menjadi narasumber menggarisbawahi perlunya pengembangan industri di tempat timur Indonesia dan konsolidasi muatan hasil industri baik pertanian, perkebunan, perikanan hingga manufaktur meskipun dalam skala kecil dan menengah sehingga terjadi keseimbangan perdagangan antara barat dan timur yang pengirimannya memanfaatkan kegiatan Tol Laut. Hal ini memerlukan koordinasi mulai dari pemerintah pusat, pemda dan antar kementerian forum sehingga secara sedikit demi sedikit gosip muatan balik akan teratasi.

Narasumber kedua, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi menekankan perlunya konsolidasi pengiriman hingga end user dengan memakai moda transport yang lain jikalau sesampainya muatan di pelabuhan tujuan memakai moda darat trucking, moda penyeberangan maupun perintis. ALFI dan perusahaan-perusahaan JPT akan siap mendukung kegiatan Tol Laut from end to end dan siap membangun aplikasi berbasis smart logistik di daerah-daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terpencil dan Pedalaman).

Sementara itu, Kapus Litbang Antar Moda Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhub Yugihartiman mengingatkan perlunya penerapan kebijakan kegiatan Tol Laut kedepan berbasis riset. Pihaknya sudah dan sedang menyiapkan banyak sekali penilaian dan kajian yang nantinya bermanfaat bagi perbaikan dan pengembangan konektivitas kegiatan Tol Laut dengan moda yang lain.

Masih dalam rangkaian Dialog Strategis, Ditjen Perhubungan Laut dan Badan Pengembangan SDM Kemenhub menandatangani Komitmen bersama penempatan Taruna Praktek Laut (Prala) di kapal-kapal armada Tol Laut dan Kapal-kapal Asing yang mengajukan Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA).

Capt. Wisnu menjelaskan bahwa komitmen kerjasama ini kedepan perlu dikelola dengan lebih baik mengingat Kapal Negara yang dipakai dalam kegiatan Tol Laut dan Keperintisan berjumlah 156 kapal dan tidak kurang 15 kapal IPKA dalam tanggung jawab pengawasannya oleh Ditjen Perhubungan Laut melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

"Jika satu kapal sanggup mendapatkan 2 orang Taruna Prala, berapa banyak Taruna yang sanggup kita fasilitasi untuk praktek di kapal nantinya," tutup Capt. Wisnu.

Sebagai informasi kegiatan Rakornas Perintis dan Tol Laut 2019 yang dilaksanakan dari tanggal 21 s.d 23 Maret 2019 ini mengangkat tema "Penerapan Ship Management pada Kapal Milik Negara untuk Menjaga Pelayanan Publik Angkutan Penumpang dan Barang (Angkutan Perintis dan Tol Laut) di Indonesia".

Baca juga: Kapal Kemenhub Mulai Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Sentani

Acara Dialog Strategis ditutup oleh Prof. Wihana yang mewakili Menteri Perhubungan yang dalam sambutan penutupannya menawarkan instruksi bahwa Program Tol Laut ini bukan hanya milik Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan sebagai Leading Sektornya sementara kiprah setiap Pemerintah Daerah untuk memastikan ada barang yang dikirim masuk keluar dari dan ke wilayahnya sangatlah penting, dan tentunya jikalau ada problem harus segera dikoordinasikan dengan Kementerian Lembaga terkait semoga pemanfaatan ruang muat tol bahari ini sanggup lebih optimal.

Adapun akseptor Rakornas berasal dari perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, UPT Ditjen Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, perusahaan BUMN, asosiasi, operator kapal, akademisi dan stakeholder terkait.

Sumber detik.com