Ramai-Ramai Dosen Dan Mahasiswa Uii Yogya Teken Penolakan Revisi Uu Kpk

Dosen dan mahasiswa UII Yogya menandatangani penolakan revisi UU KPK. (Usman Hadi/detikcom)
Sleman -Sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) menggalang tanda tangan berisi penolakan terhadap rencana revisi UU No 30 Tahun 2002 wacana KPK. Kini penggalangan tanda tangan masih berlangsung.

Dekan Fakultas Hukum UII Abdul Jamil menyampaikan bukan hanya para dosen yang membubuhkan tanda tangan di atas kain putih sepanjang 60 meter tersebut. Namun juga para mahasiswa dari seluruh fakultas di UII Yogyakarta.

"Nanti tanda tangan ini tidak hanya (berlangsung) di Fakultas Hukum. Tanda tangan ini akan keliling ke fakultas-fakultas lain (di UII)," kata Jamil, Senin (9/9/2019).

Baca juga: Puluhan Dosen Undip akan Kirim Petisi Tolak Revisi RUU KPK ke Jokowi

Hal itu disampaikan Jamil dalam program 'Save KPK: Selamatkan KPK dari Upaya Pelemahan Tugas dan Fungsi KPK untuk Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia' di gedung Fakultas Hukum UII, Jalan Tamansiswa No 158, Yogyakarta.

Jamil tak menjelaskan hingga kapan penggalangan tanda tangan itu dilangsungkan. Hanya, kalau kain putih tersebut sudah penuh dengan tangan tangan, pihaknya akan segera mengirimkannya kepada Presiden dan DPR.

"Itu (tanda tangan) nanti akan dijadikan satu (dengan surat pernyataan perilaku UII) dan kita kirim kepada Presiden, dan kita kirim kepada dewan perwakilan rakyat bahwa Fakultas Hukum (UII) secara akademis menolak (revisi UU KPK)," tuturnya.

Baca juga: Pak Jokowi, Seribu Lebih Dosen dari UGM hingga UI Tolak Revisi UU KPK

Sementara itu, Rektor UII Fathul Wahid menjelaskan pihaknya melalui Pusat Studi Hukum dan Pusat Studi Kejahatan Ekonomi telah mengkaji RUU revisi atas UU KPK. Hasilnya ditemukan adanya upaya pelemahan secara sistemik terhadap KPK.

"(Seperti) menempatkan KPK sebagai potongan dari kekuasaan direktur akan berpotensi menimbulkan KPK sebagai forum subordinat pemerintah, tidak lagi independen alasannya yaitu sanggup disetir sesuai kehendak rezim yang berkuasa," tutur Fathul.

Baca juga: Sivitas Akademika UII ke Jokowi: Tepati Janji Lakukan Penguatan KPK

Selain itu, Fathul menyoroti rencana pembentukan Dewan Pengawas yang dinilai akan mengganggu independensi KPK. Pihaknya juga mempersoalkan rencana pembatasan penyadapan dan mempersoalkan wacana pegawai KPK dijadikan ASN.

"(Lalu) persyaratan bagi penyelidik dan penyidik yang harus bertugas di bidang fungsi masing-masing hanya akan menutup peluang bagi KPK untuk melaksanakan rekrutmen sanggup bangun diatas kaki sendiri dan dari luar institusi kepolisian," pungkas dia.



Minta Jokowi Tolak Revisi UU KPK, Ingat Janji Kampanye:

[Gambas:Video 20detik]

Sumber detik.com