Suara Demokrat Jateng Dan Diy Tolak Tentang Klb

Foto: Redaksi
Yogyakarta -DPD Partai Demokrat Jawa Tengah dan DIY menanggapi pernyataan senior Partai Demokrat di Jakarta. Mereka menegaskan partai solid dan menolak anjuran Kongres Luar Biasa (KLB).

Ketua DPD Demokrat Jateng, Rinto Subekti menyampaikan bila diungkit masalah perolehan bunyi pada pemilihan legislatif apapun akibatnya itu merupakan kerja seluruh kader partai yang harus kita apresiasi dan syukuri.

"Prinsipnya partai Demokrat Jateng solid di belakang Ketum, tidak ada duduk masalah prosedur partai. Kalau masalah hasil pileg, "merupakan kerja seluruh kader partai yang harus kita apresiasi dan syukuri" kata Rinto kepada detikcom, Jumat (14/6/2019).

Rinto juga menegaskan menolak bila ada KLB alasannya ialah ada aturannya untuk pergantian ketua umum dengan Kongres dan sudah terpola tahun 2020.

"Tetap solid dukung ketum (SBY), tidak ada KLB-KLBan. Partai Demokrat tidak ada persoalan. Bagi yang tidak puas, gerakan itu tidak tertera di AD-ART, lebih baik kita seluruh kader yang sedang berduka untuk bersatu bersama mendoakan mendiang ibu Ani supaya hening dan diterima disisiNya," tegasnya.

Untuk diketahui senior Partai Demokrat membentuk Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD) karena memandang banyak kader yang menyatakan pendapat terkait koalisi yang berdasarkan mereka tidak sesuai dengan hukum partai.

Senior Partai Demokrat, Max Sopacua juga menyoroti soal hasil Pemilu Legislatif Partai Demokrat. Partai Demokrat disebut hanya menerima bunyi 7,7 persen.

Baca juga: Kader di Yogya Desak DPP Demokrat Menindak Max Sopacua Cs

"Kami tidak desak (DPP) kami memberi citra umum DPP, supaya tidak tinggal diam. Masa kita banggakan cuma 7,7 persen. Kita pernah 20 persen. 7,7 persen sama dengan 2004," kata Max kemarin.

"DPP harus berpikir bagaimana semangat masyarakat jadi bab Demokrat. Kata Pak SBY (Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono) kita selalu punya prinsip million friends, and zero enemy," ujar Max.

Hal yang sama disampaikan kader Partai Demokrat DIY. Kader Demokrat DIY mendesak DPP Partai Demokrat untuk menindak para kader senior yang terhimpun dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD), termasuk Max Sopacua.

"Meminta dan mendesak kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk menindak tegas sesuai dengan peraturan organisasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam GMPPD dimaksud, antara lain kepada Max Sopacua, Ahmad Mubarok, dan Ahmad Yahya," ujar Ketua DPD Partai Demokrat DIY, Heri Sebayang, dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Jumat (14/6/2019).

Heri menilai, manuver GMPPD merupakan tindakan yang tidak etis dan jauh dari kepatutan. Mengingat ketika ini keluarga Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sedang berduka cita atas meninggalnya Ani Yudhoyono.

"Meskipun (Ani Yudhoyono) telah wafat dan dimakamkan, di aneka macam tempat masih melakukan doa bersama, tahlil, salat ghaib, dan bertafakkur mengenang segala kebaikan, inspirasi, keteladanan dan karya amal dari almarhumah," tutur Heri.

Baca juga: Demokrat Jateng Tegaskan Partai Solid dan Tolak Usulan KLB

Heri juga mempermasalahkan manuver GMPPD yang justru mengumbar permasalahan internal Partai Demokrat ke publik. Seperti kekecewaan sejumlah kader dan tokoh senior Partai Demokrat atas perolehan bunyi dalam pemilihan legislatif 2019 kemarin.

"Tidak patut permasalahan internal Partai Demokrat disampaikan ke publik, alasannya ialah permasalahan internal sanggup diselesaikan secara internal sesuai dengan peraturan organisasi Partai Demokrat," tegasnya.

Sebelumnya, senior Demokrat yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) mendorong DPP menggelar Kongres Luar Biasa paling lambat pada 9 September 2019.

Berikut pernyataan lengkap DPD Partai Demokrat DIY:

PERNYATAAN SIKAP
DPD PARTAI DEMOKRAT DIY

Salam Demokrat,
Mencermati jumpa pers yang dilakukan oleh Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) di daerah Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/19) oleh sejumlah kader senior Partai Demokrat, antara lain Max Sopacua, Ahmad Mubarok, Ahmad Yahya, Ishak dan sejumlah tokoh senior lain yang dimuat di media cetak dan media elektronik, maka Keluarga Besar DPD Partai Demokrat Daerah spesial Yogyakarta, memberikan perilaku dan pandangan sebagai berikut :

1. Pernyataan GMPPD tidak etis dan jauh dari kepatutan, mengingat ketika ini keluarga Ketua Umum DPP Partai Demokrat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) presiden ke-6 sedang berduka atas meninggalnya ibu Hj. Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono. Duka Keluarga Bapak SBY merupakan murung keluarga besar Partai Demokrat seluruh Indonesia. Meskipun telah wafat dan dimakamkan, di aneka macam tempat masih melakukan doa bersama, tahlil, shalat ghaib, dan bertafakkur mengenang segala kebaikan, inspirasi, keteladanan dan karya amal dari almarhumah ibu Hj. Ani Yudhoyono.

2. Tidak patut permasalahan internal Partai Demokrat disampaikan ke publik, alasannya ialah permasalahan internal sanggup diselesaikan secara internal sesuai dengan peraturan organisasi Partai Demokrat.

3. Meminta dan mendesak kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk menindak tegas sesuai dengan peraturan organisasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam GMPPD dimaksud, antara lain kepada Max Sopacua, Ahmad Mubarok, dan Ahmad Yahya.

Demikian pernyataan perilaku Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Daerah spesial Yogyakarta.

Wacana KLB ini berembus pasca-konferensi pers senior partai yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD).

Max Sopacua pribadi memperlihatkan klarifikasi. Ia membantah mengusulkan ada KLB di partai berlambang mercy itu. GMPPD mengakui memang sempat menyinggung soal KLB Demokrat dalam siaran persnya, namun bukan hal itu poin dari pernyataan para senior partai.

Baca juga: Demokrat DKI Minta DPP Beri Sanksi ke Pengurus yang Bikin Gaduh

"Saya titik beratkan konpers (konferensi pers) kemarin ialah evakuasi partai saja. kalau ada KLB itu alternatif. Mereka itu kan membaca, mereka membiarkan partai hancur. Baca dulu bagiannya. Wartawan juga sanggup baca. KLB alternatif. Jangan itu yang jadi acuan. Yang jadi pola ialah bagaimana selamatkan partai di 2024. itu titik tolaknya," tegas Max.

"Konpers dibentuk untuk selamatkan partai di 2024. KLB ialah alternatif, bukan konferensi pers itu buat KLB. Bego aja yang baca itu. Saya bicara dari awal hingga final bagaimana menyelamatkan partai," imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan senior Demokrat yang hadir dalam konferensi pers, Ahmad Mubarok. Ia menegaskan, tak ada yang menginginkan adanya KLB.

"Nggak ada KLB. Kalau toh ada KLB harus sesuai dengan anggaran dasar. Yang ada itu keprihatinan alasannya ialah Demokrat kini menjadi urutan no 7. Mundur, mundur gitu," kata Mubarok dihubungi terpisah.

Menurut Mubarok, ada yang salah hingga menjadikan Demokrat kini berada di urutan ke-7. Untuk itu para senior partai mengusulkan perlu ada perbaikan supaya di Pileg 2024, Demokrat sanggup kembali bersinar.

"Ada yang salah, menyimpang dari ftirahnya. Dulu partai Demokrat terbuka dengan ideologis nasional religius. Cirinya bersih, cerdas, dan santun. Kita ingin kembali ke prinsip pertama itu," sebut Mubarok.

Baca juga: Duduk Perkara Isu KLB Demokrat

Para senior partai mengaku prihatin kini banyak kader Demokrat yang bahasanya menjadi tidak santun. Namun Mubarok menolak menyebut siapa yang dimaksudnya.

"Yang kita prihatin banyak bahasa tidak santun, ya itulah dari orang yang nggak ngerti sejarah. Kalau toh seandainya ini mengarah pada lembaga apapun, itu harus sesuai AD/ART. Kita nggak ada wewenang usul. Itu wewenang DPC," paparnya.

Sumber detik.com