Foto: Grandyos ZafnaJakarta -Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan terkait sengketa Pilpres 2019. Gugatan pasangan calon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ditolak seluruhnya oleh MK, simpel Joko Widodo-Ma'ruf Amin keluar sebagai pemenang. Belum terperinci soal apakah Prabowo dan kubunya akan konsisten di jalur oposisi atau tidak. Namun ternyata, oposisi punya tugas penting dalam sejarah politik Indonesia.
Walaupun gugatannya ditolak oleh MK, capres Prabowo Subianto menyatakan kepada para pendukungnya bahwa beliau masih akan terus memperjuangkan keinginan yang selama ini beliau perjuangkan. Bisa melalui lembaga legislatif maupun lembaga lainnya. Kendati demikian, Prabowo belum secara lugas memutuskan posisinya untuk terus menjadi oposisi.
"Kami yakin bahwa kami tidak akan berhenti memperjuangkan keinginan tersebut. Kita masih sanggup berjuang di legislatif, sanggup berjuang di banyak lembaga lain," ujar Prabowo, di Rumah Kertanegara, Jaksel, Kamis (27/6/2019).
Prabowo menyampaikan selanjutnya beliau akan melaksanakan konsolidasi. Dia meminta para pendukungnya menatap masa mendatang dengan optimistis.
Sementara itu, PKS ingin mempertahankan Koalisi Adil Makmur pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. PKS ingin koalisi itu menjadi oposisi terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Saatnya kita merapikan saf untuk menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif sebagai kekuatan penyeimbang. Selama kita istikamah membela rakyat, sama saja kebaikan yang didapat baik di dalam ataupun di luar pemerintahan," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, dalam keterangan pers tertulis, Jumat (28/6/2019).
Oposisi dan Perannya Dalam Sejarah Politik Indonesia
Dalam artikel di jurnal LIPI berjudul 'Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi', Firman Noor menjelaskan bahwa oposisi merupakan bab penting dari demokrasi. Oposisi sendiri kerap diartikan sebagai mereka yang bersebrangan dengan pemerintah. Namun oposisi sesungguhnya punya fungsi untuk melaksanakan kritik dan kontrol atas sikap, pandangan, atau kebijakan pemerintah menurut pada perspektif ideologis.
Sementara itu, ilmuwan politik, Ian Shapiro dalam bukunya yang berjudul the Moral Foundation of Politics (2003) menyatakan, sistem pemerintahan demokrasi tidak sanggup berkembang secara dinamis tanpa kehadiran oposisi. Oposisi merupakan manifestasi nyata dari nilai abnormal demokrasi. Demokrasi hanya akan sanggup berkembang dengan dinamisnya kontestasi gagasan antara pemerintah dan oposisi.
Jika kita menengok kembali sejarah perpolitikan di Indonesia, oposisi memang punya tugas penting perkembangan demokrasi di Indonesia. Begini catatan soal nasib oposisi di Indonesia dari masa ke masa:
Masa Orde Lama
Pada masa awal kemerdekaan, ketika Presiden Sukarno (1945-1967) memimpin, tugas oposisi dalam kontestasi politik Indonesia sudah nampak. Kala itu, Partai Masyumi yang dipimpin oleh M Natsir memposisikan dirinya sebagai oposisi pemerintah.
Hal ini terjadi alasannya ialah pada masa itu, pemerintahan dipimpin oleh tokoh-tokoh sosialis, menyerupai Perdana Menteri Sutan Syahrir dan Amir Syarifuddin. Sedangkan Soekarno sendiri juga punya kecenderungan pada haluan politik sosialis-kiri. Beberapa kebijakan yang menjadi sumber perlawanan oposisi ialah sejumlah perjanjian dengan Belanda yang dirasa justru merugikan Indonesia.
Namun, pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966), tugas oposisi meredup alasannya ialah dimandulkan. Pasalnya partai oposisi menyerupai Masyumi dan Partai Murba bikinan Tan Malaka dibubarkan oleh Sukarno. Alhasil, Sukarno pada dikala itu dikesankan sebagai rezim otoriter. Namun ini tak berlangsung lama. Karena kontestasi perpolitikan Indonesia berubah ketika bencana 30 September 1965. Kemudian Soeharto (1967-1998) meneruskan jabatan kepresidenan Soekarno.
Masa Orde Baru
Pada masa Orde Baru ternyata tugas oposisi juga sama mandulnya dengan masa Orde Lama. Padahal, mulanya tidak sedikt kalangan kritis, mahasiswa, cendikiawan dan juga penggagas prodemokrasi yang menaruh harapan pada Soeharto. Namun, kala itu Soeharto justru mengontrol sejumlah kelompok kritis yang melawan.
Soeharto berhasil melanggengkan kepemimpinan melalui partai Golongan Rakyat (Golkar). Golkar selalu menjadi partai pemenang Pemilu. Pemerintah Soeharto juga kerap melaksanakan seleksi kepemimpinan di beberapa parpol. Salah satunya yang paling kontroversial ialah ketika Orde Baru mengintervensi Kongres PDI. Orde Baru dikala itu mendukung Soerjadi sebagai Ketum. Padahal dikala itu, Megawati juga terpilih menjadi Ketum. Dualisme kepimimpinan ini risikonya memicu bencana penyerangan kantor PDI, yang dikenal sebagai insiden 27 Juli 1996.
Namun, kepemimpinan Soeharto berakhir juga sesudah ia gagal mengatasi krisis ekonomi dan insiden kerusuhan tahun 1998. Lengsernya Soeharto ini juga tak terlepas dari para mahasiswa dan penggagas pro demokrasi, yang dikala itu menjadi oposisi ekstra parlementer.
Masa Reformasi
Ketika BJ Habibie (1998-1999) menggantikan Soeharto, tugas partai oposisi juga belum nampak tegas lagi. Karena pada dikala itu kondisi pemerintahan masa ada dalam masa transisi usai lengsernya Soeharto. Sedangkan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (1999-2001), oposisi juga tidak terlalu bermakna, mengingat seluruh potensi kekuatan politik nasional terserap dalam pemerintahan.
Pada masa pemerintahan Gus Dur, seluruh partai besar dan menengah (PDIP, Partai Golkar, PAN, PKB, PPP, PBB, PKS, dan PKP) mendapatkan posisi dalam kabinet yang dipimpinnya bersama dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. dewan perwakilan rakyat simpel berisi partai-partai yang mayoritas. Baru ketika Gus Dur kerap mengganti menteri-menterinya dengan orang dekatnya, barulah beberapa partai bangun sebagai oposisi dan mencoba menggoyang bangku Gus Dur. Hasilnya, Gus Dur pun dicopot usai sidang istimewa MPR.
Saat pemerintah dipegang oleh Megawati tugas oposisi kembali meredup. Karena pada dikala itu partai-partai juga tidak secara tegas memposisikan dirinya sebagai oposisi. Meskipun, pemerintah Megawati juga kerap panen kritik.
Era Pemilihan Presiden Langsung
Barulah ketika Pemilu memungkinkan Presien sanggup dipilih eksklusif oleh rakyat, tugas oposisi kembali terlihat. Yakni ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden pertama yang dipilih eksklusif oleh rakyat. Saat itu SBY mengalahkan Megawati. Pada masa kepemimpinan periode pertama, SBY kerap mendapatkan kritik dari partai yang secara tegas menentukan menjadi oposisi, yakni PDIP yang dipimpin oleh Megawati. Kebijakan pemerintahan SBY yang menaikkan tarif harga BBM dan Bantuan Langsung Tunai jadi materi PDIP untuk mengkritik. Peran oposisi PDIP berlanjut ketika SBY kembali terpilih menjadi Presiden pada tahun 2009.
Era kepemimpinan berganti lagi. Suara partai oposisi menjadi semakin lantang ketika Jokowi yang diusung oleh PDIP menjadi Presiden tahun 2014. Saat itu Jokowi berhasil mengalahkan Prabowo yang diusung oleh Gerindra. Bahkan kelompok oposisi ini membentuk koalisi yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Merah Putih (KMP). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra menjadi wakil partai koalisi yang paling lantang dan pedas kritiknya terhadap pemerintahan Jokowi. Dari mulai kritik soal kebijakan pangan, tarif listrik, hutang negara dan masih banyak lagi. Pada masa pemerintahan Jokowi, partai-partai oposisi tak pernah kehabisan amunisi untuk pemerintah.
Simak Juga 'Putusan MK sampai Tanggapan Jokowi-Prabowo':
 |
Sumber detik.com
EmoticonEmoticon