Pegiat Antikorupsi Di Yogya Desak Joko Widodo Penilaian Pansel Capim Kpk

Pegiat Antikorupsi di Yogya Desak Jokowi Evaluasi Pansel Capim KPK

Pegiat antikorupsi dan akademisi di Yogyakarta soroti Pansel Capim KPK. -- Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom
Sleman -Jaringan Anti Korupsi (JAK) Yogyakarta menilai penetapan 20 nama yang lolos dalam seleksi calon pimpinan (capim) KPK oleh Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK perlu dievaluasi. Jaringan yang beranggotakan pegiat antikorupsi hingga akademisi ini juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera turun pribadi mengevaluasi kinerja Pansel Capim KPK.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Hasrul Halili, menyampaikan berkumpulnya para pegiat antikorupsi di Pukat UGM untuk menyatakan perilaku terkait proses seleksi capim KPK. Mengingat proses seleksi tersebut menerima kritikan dari masyarakat.

"Kita melihat ada situasi yang kritis terkait seleksi calon pimpinan KPK, pertama sorotan masyarakat terhadap beberapa calon yang diberi catatan serius, dan proses yang berlangsung di dalam pansel dianggap bermasalah," katanya ketika jumpa pers di kantor Pukat UGM, Rabu (28/8/2019).

Salah satu duduk kasus itu, kata Halili ialah ketika pansel tidak mempertimbangkan syarat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam proses seleksi tersebut. Padahal, syarat tersebut sudah tertuang dalam Pasal 29 angka 11 Undang-undang KPK yang notabenenya mempersyaratkan LHKPN bagi para capim KPK.

"Salah satu (masalah) ialah gelagat yang tidak sehat dalam pansel, contohnya pansel tidak pertimbangkan syarat LHKPN dalam proses seleksi (capim KPK)," ucapnya.

Selain itu, rekam jejak calon pimpinan KPK tidak menjadi pertimbangan penting bagi pansel. Menurut hasil penelusuran rekam jejak yang disampaikan oleh KPK, masih ada beberapa catatan dari 20 calon pimpinan KPK yang lolos.

"Akan tetapi pansel tidak mempertimbangkannya, sehingga masih ada calon dengan banyak catatan yang tetap lolos. KPK perlu terbuka kepada publik mengenai rekam jejak capim KPK. Pansel bila masih punya keraguan terhadap catatan rekam capim sanggup mendatangi KPK untuk klarifikasi," katanya.

Karena itu, Presiden Jokowi perlu melaksanakan penilaian terhadap kinerja pansel, lantaran banyak kritik dan masukan publik tidak dihiraukan. Hal itu untuk mengambarkan komitmen memperkuat KPK dengan tidak menentukan nama-nama capim yang terindikasi bermasalah.

"Bagaimanapun, hasil kerja pansel menjadi cermin perilaku presiden. Tanpa ketegasan dan kepemimpinan presiden, pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan berhasil," ujarnya.

Sementara itu, mantan penasihat KPK, Suwarsono, menyampaikan bahwa setiap ada pergantian pimpinan KPK menciptakan masyarakat menjadi resah. Bahkan, ia menyebut keresahan itu sungguh-sungguh tampak ketika pergantian pimpinan KPK kali ini.

"Karena posisi KPK itu kan unik ya, yang mendukung banyak dan yang kadang terganggu juga banyak. Dengan uniknya posisi itu, posisi KPK jadi posisi political trap atau jebakan politik," katanya.

"Hal itu menciptakan KPK harus hati-hati lantaran yang menunggu KPK berbuat salah itu banyak," imbuh Suwarsono.

Karena itu, Suwarsono mendukung supaya Jokowi melaksanakan penilaian terhadap Pansel KPK. Bukan tanpa alasan, hal itu untuk menunjukkan komitmen serius Jokowi dalam memberantas korupsi.

"Menurut saya, sudah hingga saatnya presiden ikut turun tangan. Bahkan, di mana-mana, di sejarah pemberantasan korupsi tidak ada sejarah pemberantasan yang sepenuhnya digantungkan pada KPK saja, sepenuhnya digantungkan kepada rakyat saja tidak ada, dan presiden jadi orang terdepan tunjukkan komitnya bahwa pemberantasan korupsi jadi prioritas utama," ucapnya.

"Dan kali ini aku kira waktunya kita mendesak presiden supaya menujukkan komitmennya dengan lebih jelas," sambung Suwarsono.

Adapun JAK yang menyatakan perilaku terkait proses seleksi KPK di Pukat UGM terdiri dari perwakilan STIH Jentera, perwakilan FH Unair, perwakilan FH Unram, mantan penasihat KPK, MHH PP Muhammadiyah, PUSHAM UII, ICM, IDEA, PIA dan LBH Yogyakarta.

Sumber detik.com