Mahfud MD di UGM. Foto: Pradito Rida Pertana/detikcomSleman -Mahfud MD menyarankan Pemerintah untuk mengambil langkah persuasif terkait penyelesaian konflik di Papua. Menurutnya, langkah tersebut ialah pendekatan yang paling baik untuk menuntaskan konflik di Papua.
"Saya kira gini ya, setiap kasus konflik itu pendekatannya berbeda, tergantung pada lingkungan strategisnya. Kalau menghadapi suatu gerakan ideologis, itu ada caranya sendiri, jikalau menghadapi menyerupai Papua tentu ada caranya sendiri, lantaran setiap kasus itu punya karakteristik sesuai panca gatranya itu, dan trigatranya wacana tempat, rakyatnya dan posisi geografisnya," ucapnya kepada wartawan di Balai Senat UGM, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Rabu (28/8/2019).
"Oleh alasannya itu, yang saya sarankan (kepada Pemerintahan Jokowu) untuk (menangani konflik) Papua harus dengan persuasif," imbuhnya.
Dia meminta pemerintah tak terpancing sehingga justru akan menjadikan kemarahan baru.
"Terutama pernyataan-pernyataan yang sifatnya rasis, gitu aja, rasistis supaya dihindari betul," imbuh Mahfud.
Langkah persuasif yang ia maksud ialah dengan tidak memakai kekerasan dalam menuntaskan suatu masalah, khususnya konflik. Terlebih, langkah persuasif tidak melanggar hukum.
"(Persuasif seperti) musyawarah-musyawarah para tokohnya ketemu, gitu ya, tidak usah represif. Maksud saya ada tindakan itu, kalau..apa, tindak kekerasan itu kan pendekatannya ke represif itu artinya pendekatan aturan dan berujung ke pengadilan," katanya.
"Tapi jikalau persuasif tidak, apakah persuasif itu tidak melanggar hukum? Tidak," sambung Mahfud.
Menurutnya, aturan mempunyai tiga tujuan. Tujuan pertama ialah sebagai bentuk kepastian supaya aturan benar-benar berlaku. Sedangkan yang kedua ialah untuk keadilan, menyerupai halnya supaya orang-orang merasa menerima perlakukan adil.
"Tapi penting juga ada kemanfaatan, nah jikalau kita menegakkan kepastian tapi kemanfaatannya ndak ada bagi bangsa dan negara kita pilih yang persuasif," kata Mahfud.
Sumber detik.com
EmoticonEmoticon