Dewan Guru Besar UGM mengusulkan wilayah aturan Polda DIY diperluas, Rabu (28/8/2019). (Pradito Rida Pertana/detikcom)Sleman -Para guru besar UGM menggelar seminar nasional bertajuk 'Membangun Lingkungan Strategis dan Keamanan untuk Menciptakan Ketahanan Wilayah Daerah spesial Yogyakarta (DIY)'. Dalam seminar itu, para guru besar memberi masukan supaya wilayah aturan Polda DIY diperluas.
Ketua Dewan Guru Besar UGM Prof Koentjoro menyampaikan tujuan seminar ini yaitu mencari masukan dan saran terkait situasi di DIY terkini. Terlebih, ia melihat kondisi sosial di Yogyakarta ketika ini berubah drastis.
"Kita melihat di Yogyakarta ini ada perubahan sosial yang, berdasarkan saya, sangat mendadak dan terlalu cepat. Seperti halnya Yogyakarta yang menghadap ke selatan. Ketika menghadap ke selatan, apakah sudah disiapkan sarana dan prasarananya," ucapnya ketika jumpa pers di gedung sentra UGM, Rabu (28/8/2019).
"Contoh yang sederhana saja, apakah Polri, Polairud, sudah menyiapkan kapal yang memadai untuk beroperasi atau tidak. Karena di Pantai Gesing (Kabupaten Gunungkidul) pernah digunakan untuk jalur human trafficking (perdagangan manusia) ke Australia," sambung Koentjoro.
Selain itu, Koentjoro menyoroti persoalan keberadaan Yogyakarta International Airport (YIA) yang berdekatan dengan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ia juga menyoroti rencana pembangunan tol yang melintas di DIY.
Menurut Koentjoro, kedua hal tersebut akan memberi imbas bagi situasi keamanan di Yogyakarta. Terlebih lokasi dua infrastruktur tersebut menjadi saluran dari banyak sekali kawasan ke Yogyakarta.
"Memang sudah ada kerja sama, apakah itu sudah dapat mengungkap jaringan-jaringannya, jaringan-jaringan kejahatan transnasional itu gres dapat dilakukan setingkat polisi. Tapi kalau di situ, wilayahnya itu dengan sistemnya Polda DIY, dengan Polda Jawa Tengah beda, apakah penanganannya dapat cepat dan dampaknya bagaimana untuk keamanan Yogyakarta," ungkapnya
"Berdasarkan keprihatinan itu, kami menggandeng Polda (DIY), kenapa Polda? Karena ke depannya yang banyak menangani dari Polda. Terus kalau dilihat Korem (072/Pamungkas) dipimpin seorang brigjen tapi wilayah hingga mana-mana, tapi Polda itu komandannya irjen, apa tidak perlu kita pikirkan, ibarat di Jakarta ada pelebaran (wilayah aturan untuk Polri), ada Jabodetabek, wilayah Bekasi poldanya masuk di DKI beberapa," sambung Koentjoro.
Menanggapi hal tersebut, Kapolda DIY Irjen Ahmad Dofiri tidak mempermasalahkan tentang tersebut. Menurutnya, hal itu yaitu bantuan perguruan tinggi tinggi dalam menyumbang pemikirannya bagi kepentingan masyarakat, khususnya dalam hal keamanan wilayah.
"Saya jujur saja ini aras-arasen, gitu kan ya. Tapi bagaimanapun, saya sampaikan, kalau untuk tentang (pengembangan wilayah aturan Polda DIY) oke, saya kira itu yang sangat masuk akal dan saya berterima kasih justru dari perguruan tinggi tinggi, alasannya yaitu ada 105 perguruan tinggi tinggi dan dedengkotnya UGM," ucap Dofiri di kesempatan yang sama.
"Ini bantuan perguruan tinggi tinggi dan saya menyambut baik terkait dengan tentang bagaimana kemudian dinamika perkembangan kamtibmas ke depan, Polda DIY sebagai stakeholder-nya diharap melihat antisipasi ke depan. Salah satunya yaitu kemungkinan bagaimana kalau seandainya wilayah itu dikembangkan ibarat Korem (072/Pamungkas) hingga Kedu," imbuh Dofiri.
Menurut Dofiri, peluang membuatkan wilayah aturan Polda DIY ada. Namun, jikalau hal itu terjadi, hambatan yang dihadapi semakin besar.
"Peluang sangat besar, tapi kendalanya juga tetap ada. Mudah-mudahan seminar ini dapat memberi gambaran, paling tidak pola ibarat itu ada," ujarnya.
Sumber detik.com
EmoticonEmoticon