Prabowo dan Jokowi (Foto: Agung Pambudhy)Jakarta -Pengamat politik Arif Susanto, menilai pemerintahan Jokowi periode 2019-2024 harus diimbangi dengan oposisi. Untuk itu, Gerindra disarankan untuk tak merapat ke koalisi Jokowi untuk mengawasi roda pemerintahan.
"Oposisi ini menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan dalam demokrasi, oposisi itu emas keharusan, tapi kita butuh oposisi yang sama kuatnya" kata Pengamat Politik Arif Susanto ketika diskusi di kantor Formappi, Jakarta Timur, Jumat (28/6/2019).
Selain itu, Arif juga mengungkap kondisi oposisi Prabowo ketika ini tidak baik untuk keutuhan negara. Menurutnya oposisi itu seharusnya berfokus pada mengkritik pemerintahan bukan mengkritik kekuasaan negara.
Sedangkan pendiri Formappi sekaligus politikus Golkar Sebastian Salang, menilai, tidak perlu adanya koalisi antara Jokowi dan Prabowo pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai lebih baik jikalau ada pihak oposisi dalam Pemerintahan.
"Tentu kini ini perkembangan politik simpulan akibat ini ada ihwal bahwa Gerindra diajak gabung dalam kolaisi 01, kemudian ada desas desus berkembang Demokrat dan PAN mau gabung di koalisi Jokowi, apa itu salah? Ya tidak salah," kata Sebastian.
Baca juga: Sekjen Demokrat: Koalisi Telah Berakhir! |
Meski tidak salah, Sebastian berharap kubu 01 harus mulai mempertimbangkan adanya oposisi dalam pemerintahan. Hal ini, sebutnya untuk membangun demokrasi yang sehat.
"Meski ada impian gini, sahabat sahabat koalisi 01, perlu berdiri tradisi oposisi. Demokrasi butuh kekuatan yang seimbang dengan kekuatan pemerintah, demokrasi sehat kalau ada cek dan balance, kalau ga ada maka kekuasaan akan cenderung termakan salah gunakan kekuasaan," ungkap Sebastian.
TKN soal Kemungkinan Tambah Koalisi: Gerindra Harus Pertama Ditawari:
 |
Sumber detik.com
EmoticonEmoticon