Busyro Muqoddas Sebut Ada Potensi Suap Di Pemilihan Rektor Ptain

Busyro Muqoddas (Foto: Ari Saputra)

Yogyakarta -Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, menyebut ada potensi suap dalam pemilihan rektor Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). Sebab, sekarang penentu rektor PTAIN terpilih yaitu Kemenag RI.

"Oh iya, iya (ada potensi suap dalam pemilihan rektor PTAIN), dan konon kabarnya KPK juga sudah sanggup laporan, Ombudsman juga dapat. Enggak tahu saya perkembangannya," ujar Busyro kepada wartawan di Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Rabu (20/3/2019).

Busyro lantas menyinggung peraturan pemilihan rektor yang dikeluarkan Kemenag RI. Yakni Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 68 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa hasil final pemilihan rektor berada di tangan Kemenag.

"Menteri Agama itu ada membikin peraturan calon rektor harus dipilih biasa lewat senat (universitas), tapi pada dasarnya di Menteri Agama. Kalau nggak salah, jikalau nggak salah. Nanti dicek ya, Menteri agama punya 100% suara," paparnya.

Baca juga: Eks Ketua KPK: Berhentikan Menag Lukman, Kepemimpinannya Cacat

Skema ini, kata Busyro, sebelumnya pernah diterapkan di Kemendikbud kala M Nuh. Kala itu Mendikbud mempunyai 35% bunyi pemulihan rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Busyro menilai denah ini tak pantas diterapkan di perguruan tinggi.

"Nah, jadi cara kayak mengelola korporasi itu tidak logis terjadi di perguruan tinggi, IAIN maupun umum. Oleh sebab itu presiden, pertanyaannya tahu enggak jikalau menterinya punya hukum kayak gitu," ujar mantan ketua KPK tersebut.

"Kalau enggak tahu kebangetan presidennya. Kaprikornus kontrolnya lemah. Tapi jikalau sudah tahu, setop cara-cara itu, perintahkan lalu dibikin hukum yang dahulu kala, menyerupai yang dulu kala. Wibawa kampus itu dijaga," sambungnya.

Baca juga: KPK Tegaskan Uang Disita di Laci Menag Terkait Perkara

Menurut Busyro, Presiden Jokowi harus mengembalikan denah pemilihan rektor menyerupai sedia kala, yakni lewat mufakat anggota senat universitas.

"Karena kampus itu cirinya komunitas akademik, freedom, jangan direcokin. Apalagi ada rencana rektor itu nanti SK-nya dari presiden, ingat presiden itu siapapun yaitu petugas parpol, siapapun presidennya, apa enggak repot kampus," tutupnya.

Sumber detik.com